Artikel ini ditulis sebagai bahan penyerapan aspirasi HMIF.
===

Salam Ganesha,

Rekan-rekan HMIF sekalian, delapan tahun sudah PP No.155 tahun 2000 mengubah wajah ITB menjadi BHMN. Sebagai BHMN, ITB dituntut untuk menerapkan prinsip good governance pada setiap kegiatannya. ITB juga harus mampu memenuhi sumber dana disamping dana yang disokong pemerintah. Adapun sumber dana alternatif tersebut berasal dari mahasiswa, hasil riset, alumni, Satuan Kekayaan dan Dana, dan Satuan Usaha Komersial.

ITB BHMN pada akhirnya memberikan dampak bagi mahasiswa, diantara lain adalah peningkatan biaya kuliah untuk setiap angkatan serta dibukanya USM ITB jalur PMBP. Angkatan 2005, 2006, dan 2007 diwajibkan untuk membayar uang kuliah (BPPP) 2, 2.25, dan 2.5 juta setiap semesternya. USM ITB jalur PMBP menetapkan uang pangkal (SDPA) minimal sebesar 60 juta untuk SBM, dan 45 juta untuk selain SBM (terdapat pengecualian untuk beberapa prodi).

Pada beberapa tahun terakhir telah peningkatan populasi mahasiswa S1 setiap tahunnya. ITB sendiri seharusnya mempertimbangkan daya dukungnya dalam menjalankan kegiatan akademis dari seluruh mahasiswa. Rasio antara tenaga pendidik dengan mahasiswa pun mengalami penurunan menjadi 1:15, padahal rasio yang baik untuk adalah sebesar 1:10.

Saat ini ITB sedang menyusun RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) 2009 yang rencananya akan disahkan pada Desember 2008. Menurut MWA Wakil Mahasiswa (MWA-WM), Rektorat melalui RKA 2009 akan merencanakan untuk menaikkan kembali jumlah mahasiswa 2009 yang akan diterima menjadi 3177. 61% atau 1942 mahasiswa diantaranya berasal dari jalur PMBP. Sedangkan 39% sisanya berasal dari jalur SNMPTN dan Kemitraan Nusantara. Selain itu mahasiswa 2009 dibebankan untuk membayar uang kuliah minimal (BPPP + BPPT) sebesar 3.2 juta setiap semesternya. Kemudian SDPA (jalur PMBP) SBM akan dinaikkan menjadi 80 juta, dan selain SBM menjadi 55 juta. Alamak..jang..!

Mengenai rencana tersebut Rektorat sudah menyerahkan surat pengajuan kepada MWA. Menurut MWA-WM melalui Audiensi kepada Kongres, Rektorat belum memberikan draft pengalokasian anggaran secara komprehensif. Sehingga kemana anggaran 2009 akan dikeluarkan belum diketahui secara pasti. Adapula asumsi yang menyatakan bahwa alokasi tersebut akan diperuntukkan untuk peningkatan fasilitas riset. Benarkah? Pengajuan Rekorat tersebut dikaji lebih lanjut oleh MWA bersama Rektorat pada Sidang Pleno 11 Oktober 2008. Namun ternyata Rekorat sudah mengumumkan rencana terebut secara resmi di situs ITB padahal belum disetujui oleh MWA melalui Sidang Paripurna. Selain pelanggaran etika tersebut, Rektorat juga telah melanggar Arahan MWA dimana komposisi maksimum mahasiswa yang diterima melalui jalur PMBP sebesar 30%.

Sebenarnya sudah ada peningkatan beberapa sumber dan ITB. Disamping itu, pemerintah juga menginstruksikan kepada seluruh lembaga pendidikan untuk tidak menaikkan biaya pendidikan karena alokasi RAPBN 2009 sudah dipenuhi. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana realisasi RAPBN 2009 tersebut di lapangan, terlebih lagi jika mengingat dampak krisis ekonomi global.

Untuk sementara ini melalui proses penyerapan aspirasi MWA-WM, KM ITB menyatakan menolak pengajuan Rektorat untuk menaikkan SDPA dan BPPP tahun 2009 sampai pihak Rektorat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran RKA 2009. Dengan adanya MWA-WM, mahasiswa ITB juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya dalam menentukan kebijakan ITB kedepannya. Bagaimanakah dengan aspirasi rekan-rekan HMIF? Sudah saatnya bagi kita untuk turut memikirkan keberlangsungan kampus yang kita cintai ini.

Haruskah ITB mempertahankan obsesinya untuk menjadi world class university dengan memperjualbelikan pendidikan dan menutup akses pendidikan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah?

Peran apa sajakah yang harus diambil ITB untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?

Lets join the survey!

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater.